Headline Indeks Nusantara Pemerintahan

Presiden Lagi Panen Jengkel

Presiden Joko Widodo/Netkinerja

JAKARTA, BUKABERITA – Presiden Jokowi kembali mengumbar kekecewaannya ke publik terkait kinerja para anak buahnya. Sebenarnya, hal seperti ini bukan barang baru. Yang langka karena dalam satu kesempatan, Jokowi sampai mengungkap banyak kejengkelan. Nah, ini baru lain dari biasanya.

Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Pemerintah tahun 2021, kemarin, dimanfaatkan Jokowi untuk meluapkan kejengkelannya. Kali ini, penyebabnya banyak. Mulai dari data bantuan sosial yang masih amburadul, proyek infrastruktur yang ngawur, hingga belanja APBN yang masih ngalor ngidul.

Acara yang berlangsung di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, itu dihadiri langsung unsur pimpinan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Hadir juga Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. Ada juga sejumlah Menteri Kabinet Indoneia Maju, gubernur, bupati dan wali kota yang mengikuti acara itu secara virtual.

Sejak acara dimulai, wajah Jokowi yang tertutup masker hitam terlihat begitu serius. Jarang senyum. Bahkan, di awal sambutannya, Jokowi sudah blak-blakan menyampaikan kritiknya pada sejumlah program.

Pertama, soal APBN yang terkesan ngalor-ngidul. Presiden menganggap realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah masih rendah. Untuk pemerintah pusat, kurang dari 15 persen.

Sedangkan Pemda malah kurang dari 7 persen. Begitu juga dengan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang total anggarannya hampir Rp 700 triliun itu, baru terpakai sekitar 24,6 persen saja.

Realisasi pengadaan barang dan jasa yang masih rendah, ikut disorot Jokowi. Pada kuartal pertama, realisasi pengadaan barang dan jasa dari kementerian dan lembaga baru sekitar 10,98 persen.

“Kemudian pengadaan barang dan jasa untuk Pemda masih kurang dari 5 persen. Ini yang harus diikuti dan dikawal, dibantu,” kata Jokowi dengan mimik muka yang serius.

Padahal, kata dia, pemerintah di kuartal II ini sudah mematok pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen.

“Tentunya ini berat. Tapi kita harus optimis. Makanya, penyerapan anggaran dan belanja daerah ini harus diperhatikan benar-benar,” tegasnya.

Kejengkelan selanjutnya, saat Jokowi menyoroti program infrastruktur yang ada di daerah. Menurutnya, banyak proyek infrastruktur yang ngawur. Hal ini, bikin program Pemda dengan pemerintah pusat menjadi tidak sinkron.

“Saya melihat, saya ini di lapangan terus, ada waduk, tidak ada irigasinya. (Baik) irigasi premier, sekunder, tersier. Itu ada (kondisi seperti) itu,” beber eks Wali Kota Solo itu. [*]

sumber: rm.id

BERITA TERKAIT